Fakultas Ekonomi dan Bisnis  berdiri dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah Universitas Tadulako karena fakultas ini sudah menjadi bagian dari Universitas Tadulako sejak masih Berstatus Swasta yang didirikan pada tanggal 8 Mei 1963 di Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 94/B-SWT/P/1964 tanggal 12 September 1964, Universitas Tadulako Berstatus Swasta sebagai Cabang Universitas Hasanuddin dengan empat fakultas yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Peternakan berdasarkan SK Menteri PTIP Nomor 2 Tahun 1966 tertanggal 1 Januari 1966. Pada tanggal 18 Agustus 1981, Universitas Tadulako Cabang Universitas Hasanuddin resmi berstatus Universitas Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981. Secara singkat, tahapan perubahan status Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:

1. Status Swasta (1963 -1966).
2. Status Cabang Universitas Hasanuddin (1966-1981).
3. Status Negeri (berdiri sendiri 18 Agustus 1981 sampai sekarang).

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  secara aktif terlibat dalam membangun Universitas Tadulako sebagai universitas negeri. Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis  terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan akademik melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Proses peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Berbagai perbaikan aspek internal dan eksternal maupun fisik dan  non-fisik terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis , jumlah mahasiswa juga terus meningkat. Hal ini ditindaklanjuti dengan usaha memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, sehingga citra Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Tadulako sebagai penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di Propinsi Sulawesi Tengah tetap dapat dipertahankan.